Sultra Menginspirasi (Seri 3) : Anak Santri yang Ditemukan Gubernur

Sama sekali tidak pernah terbetik di benak pemuda berdarah Cirebon itu kalau di masa mendatang, dirinya akan menetap dan berkarier di Sulawesi Tenggara (Sultra). Itu berawal ketika Daryodi, demikian namanya, bekerja di sebuah lembaga pendidikan Indonesia-Amerika di Jakarta. Dia mengajar Bahasa Inggris. Tahun 2004 kala itu.

Selang beberapa lama bekerja di sana, pria kelahiran Surakarta, 21 November 1977 ini, memperoleh informasi bahwa Gubernur Sultra yang saat itu dijabat Ali Mazi, sedang mencari tenaga ahli yang bisa berbahasa Arab. Daryodi merasa memenuhi syarat itu dan mengajukan lamaran.

Bahasa Inggris dan Arab adalah bahasa asing yang begitu familiar baginya. Betapa tidak, sejak lulus sekolah dasar, orangtuanya mengirimnya ke Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Selama enam tahun dia menimba ilmu sebagai santri. Dari setingkat SMP hingga SMA. Bahasa Inggris dan Arab adalah makanan hari-hari santri di sana.

Setelah lulus, ada aturan yang mewajibkan agar para alumni mengabdi dulu selama setahun di pondok pesantren mana saja di Indonesia. Dia memilih mengabdi di almamaternya sendiri. Sembari mengajar, dia memilih lanjut kuliah. Di Institut Studi Islam Darussalam. Milik Gontor juga. Kini bernama Universitas Darussalam Gontor. Benar-benar santri Gontor tulen.

Lulus kuliah tahun 2001. Bergelar sarjana agama. Lantas hijrah ke Jakarta, yang membawanya bertemu dengan Gubernur Sultra. Setelah mengajukan lamaran, dirinya dipanggil wawancara. Pewawancaranya tidak sembarangan. Gubernur langsung. Tempatnya di Hotel Mandarin Oriental, bilangan Jalan MH Thamrin.

Dua minggu setelahnya, Daryodi yang kini menjabat Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sultra dinyatakan diterima. Segera diboyong ke Kendari. Dijemput langsung salah seorang pejabat pemprov. Namanya Aslaman Sadik. Sekarang menjabat sebagai kepala biro umum sekretariat daerah.

Di situlah segalanya dimulai. Dia diterima sebagai staf honorer dan bertugas di rumah jabatan gubernur. Lelaki yang kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan Biro Kesra Pemprov Sultra itu ditugasi berbagai pekerjaan oleh gubernur, termasuk salah satunya menyusun naskah pidato gubernur.

Selama dua tahun, pegawai yang kini dipercaya pula sebagai Kepala Sekretariat Masjid Al Alam itu berstatus honorer. Pada tahun 2006, dia diterima sebagai ASN. Setahun kemudian, diserahi tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran kepala daerah. Singkatnya, bendahara gubernur. Daryodi bertanggungjawab penuh terhadap seluruh operasional gubernur.

Seiring dengan itu, biro pemerintahan “mekar” dan melahirkan biro kesejahteraan rakyat (kesra). Daryodi ditugaskan di sana. Salah satu tugas yang menjadi program strategis biro kesra adalah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ). Pada kegiatan inilah, ide dan gagasannya dapat dijejaki.

Sedikit membahas MTQ dan STQ. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Cabang yang dilombakan pada STQ lebih sedikit ketimbang MTQ. Kemudian, STQ ditujukan untuk mencari kader yang akan mewakili Indonesia pada gelaran MTQ internasional.

Baik MTQ maupun STQ digelar dua tahun sekali. MTQ digelar pada tahun genap, sedangkan STQ digelar pada tahun ganjil. Tahun 2006 silam, ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ nasional, Sultra berhasil meraih peringkat empat nasional.

Seiring waktu, suksesi kepemimpinan terjadi. Nur Alam menggantikan Ali Mazi. Pemprov Sultra mengambil terobosan. Kala itu, di tahun 2008 silam, Gubernur Nur Alam menegaskan bahwa ke depan, MTQ (termasuk STQ) tidak lagi menggunakan peserta dari luar daerah. Itu berimbas pada tiadanya prestasi yang ditorehkan.

Namun di balik keringnya prestasi di kancah nasional, di berbagai daerah di Sultra tumbuh pondok-pondok tahfidz qur’an. Baitul-baitul qur’an. Menjamur di mana-mana. Ada spirit yang muncul agar Sultra punya putra-putri daerah sendiri yang bisa bersaing di event keagamaan itu.

Selama 13 tahun Sultra tanpa prestasi. Nanti pada tahun 2019 kemarin, barulah Sultra kembali meraih peringkat empat nasional di ajang STQ. Daryodi menjadi sosok penting kesuksesan Sultra di STQ tahun lalu.

“Raihan kita sebagai peringkat empat nasional pada ajang STQ tahun 2019 kemarin merupakan bagian pengkaderan dari pondok-pondok tahfidz yang tumbuh di berbagai daerah di Sultra. Pun tidak terlepas dari dukungan Kanwil Kementerian Agama Sultra,” jelas Wakil Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Sultra itu.

Kebijakan lain yang ditempuh Pemprov Sultra adalah pemberian bonus bagi anggota kontingen yang meraih juara. Selama ini, sama sekali tidak ada pemberian bonus bagi mereka yang berprestasi. Mulai 2018, Gubernur Ali Mazi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bonus sebesar Rp 50 juta bagi yang meraih medali emas, Rp 30 juta bagi peraih medali perak, dan Rp 20 juta bagi peraih medali perunggu.

Tidak berhenti di situ, Wakil Sekretaris Pengurus Masjid Raya Al Kautsar Kendari ini juga mengusulkan agar pendaftaran peserta MTQ dan STQ tingkat provinsi dilakukan secara online. Sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara manual. Terakhir, ketika MTQ Buton Utara tahun 2018 silam.

“Bayangkan mereka datang dari jauh di kabupatennya masing-masing. Membawa berkas banyak, antri, dan dalam kondisi lelah. Ini sangat tidak efektif dan efisien,” jelas Wakil Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sultra ini.

Lahirlah aplikasi e-MTQ. Peserta jauh-jauh hari sudah mendaftar lewat komputer. Mengunggah berkas lewat internet. Magister administrasi pemerintahan Universitas Halu Oleo tahun 2017 ini melibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan verifikasi data peserta berbasis NIK.

Langkah ini berbuah positif. Tidak ada lagi pemalsuan data yang selama ini kerap terjadi. Contohnya, usia peserta dibuat lebih muda dari usia sebenarnya. Termasuk manfaat lainnya, akan ketahuan apakah peserta yang didaftarkan merupakan warga Sultra atau bukan.

Selain urusan MTQ dan STQ, Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sultra ini juga menggagas pembayaran zakat berbasis payroll system. Sederhananya begini. Selama ini, pengelolaan zakat sifatnya masih konvensional. Pegawai membayarkan zakat infak sedekah (ZIS)-nya sendiri-sendiri setelah gaji masuk ke rekening mereka.

Tentu saja, kelancaran pembayarannya sangat tergantung pada peran aktif pegawai bersangkutan untuk membayar. Persoalannya, banyak pegawai yang lupa atau melewatkan pembayaran. Dengan payroll system, ZIS yang dibayarkan pegawai langsung dipotong bank saat gajian.

“Stigma perlu diubah. Bahwa ini bukan paksaan. Tapi kerelaaan dari masing-masing pegawai. Hanya kalau dulu pegawai yang menyetorkannya sendiri. Sekarang sudah otomatis dipotong bank. Kita bekerja sama dengan Bank Sultra,” jelas Sekretaris I Lembaga Seni Qasidah Indonesia Provinsi Sultra ini.

Kebijakan itu baru dimulai pada Februari 2019 lalu. Dampaknya, ada peningkatan pembayaran ZIS hingga tujuh kali lipat dari sebelumnya. Meskipun demikian, kebijakan ini masih berlaku untuk pegawai di lingkup biro kesra saja. Masih semacam pilot project.

Daryodi sendiri telah mengusulkan pemberlakuan payroll system ZIS secara keseluruhan di lingkup Pemprov Sultra. Ia mengajukan telaahan staf ke pimpinan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemikirannya.

Pertama, sebenarnya banyak pegawai yang ingin membayarkan ZIS hanya tidak bisa berkesinambungan karena terkendala pegawai yang membayar sendiri. Kedua, pembayaran ZIS merupakan bagian dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, dan pada saat yang bersamaan relevan dengan visi misi gubernur tentang Sultra Beriman dan Berbudaya.

Ketiga, ZIS yang berhasil dikumpulkan dapat disinergikan lagi dengan Program Sultra Peduli, yang juga merupakan implementasi visi misi gubernur.

Eksistensi Masjid Al Alam juga tidak luput dari pemikirannya. Sebagai kepala sekretariat, dia bertanggungjawab untuk menjaga kelangsungan pemeliharaan masjid kebanggaan masyarakat Sultra itu.

Dia sedang menggagas Program Wisata Terintegrasi. Idenya, Masjid Al Alam menjadi salah satu tujuan wisata yang terintegrasi dengan tempat wisata lainnya seperti Pantai Toronipa dan Pulau Bokori. Halaman masjid juga akan menjadi tempat senam jantung sehat yang diintegrasikan dengan promo produk-produk lokal.

Daryodi juga berencana membentuk wedding organizer untuk Masjid Al Alam. Selama ini, masjid hanya dimanfaatkan sebagai latar untuk foto pre-wedding. Fotografernya diambil dari luar. Kenapa tidak, kalau Masjid Al Alam menyiapkan jasa itu. Sayangnya, gagasan itu terhalang wabah Covid-19 yang melanda.

Dari segala hal yang telah dicapainya saat ini, Daryodi sangat berterima kasih kepada Gubernur Ali Mazi, sebagai orang yang menemukan, membawa, dan memberinya kesempatan untuk mengabdi di Sultra. Pun kepada Wakil Gubernur Lukman Abunawas selaku Ketua LPTQ Sultra yang senantiasa memberikan dukungan atas ide-idenya.

Kini, ia telah menjadi ayah tiga anak dari istri bernama Suwardah –seorang ASN di Pemkot Kendari. Anak sulungnya mengikuti jejaknya menjadi santri di Gontor Putri Konda, Konawe Selatan.

Masih ada setumpuk ide yang dimiliki Daryodi. Masa pengabdian ASN yang kini menjadi salah satu tim penyusun naskah gubernur ini, juga masih panjang. Pemerintah daerah dan terutama masyarakat Sultra, akan tetap menanti gagasan demi gagasan dari sang anak santri. Man jadda wajada.***