Img Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilaksanakan

Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilaksanakan

Dinas Kominfo Prov Sultra terus memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik. “Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Kadis Kominfo Prov
Sultra Drs. H. Kusnadi, M.Si.  Didalam penyelenggaraan good goverment, keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar dan prasyarat yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang keterbukaan Informasi publik harus dimiliki oleh setiap pejabat publik. terlebih didalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik terdapat konsekuensi hukumnya, bagi pejabat publik
maupun masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam uu tentang
keterbukan informasi publik. Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 ini dibentuk
untuk menjamin semua orang agar dapat memperoleh informasi sebagai wujud
penghargaan terhadap Ham dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
demokratis.

Menurut Kusnadi, kewajiban penyediaan informasi publik tidak hanya pemerintah daerah
saja namun juga setiap badan publik seperti BUMN, BUMD, partai politik serta
organisasi sosial kemayarakatan yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD
dan/atau sumbangan dari luar negeri. Didalam melaksanakannya harus terdapat
kesepahaman, persamaan persepsi dan komitmen bersama. “Hal ini sangat penting
agar informasi yang disampaikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh
masyarakat dan tidak salah dalam pengelolaan. Sehingga iklim keterbukaan
informasi publik akan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan”, tukasnya.

Lebih lanjut Kusnadi menerangkan terkait pelayanan informasi publik Dinas Kominfo Prov Sultra
sebagai PPID utama memberi layanan informasi secara online melalui website
resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara www.sultraprov.go.id.
Permintaan informasi dan pengaduan juga tersedia secara online. Upaya
penyediaan informasi publik dilakukan baik melalui media massa, website, media
jejaring sosial maupun desiminasi informasi. Pemprov sultra dan kabupaten/kota
se-Sultra juga diharapkan membuka saluran-saluran informasi dari masyarakat
yang memanfaatkan sms, email , telepon, dan media massa maupun tatap muka
secara langsung, yang terintegrasi dalam pelayanan aduan dan aspirasi
masyarakat terhadap informasi aduan maupun aspirasi.

Terkait dengan program strategis Diskominfo dalam rangka mendukung program pembangunan di bidang komunikasi publik, e -Government dan informatika, saat ini Dinas Kominfo Prov. Sultra menyiapkan master plan teknologi informatika (TIK) dan infrastruktur
jaringan telekomunikasi, sehingga dapat terintegrasi dengan semua organisasi
perangkat daerah (OPD) di jajajran Pemrov Sultra. Selain itu untuk pengamanan
informasi di lingkup Pemprov Sultra, Diskominfo juga tengah menyiapkan draf dan
regulasi untuk di Perdakan. (Fany)

Komentar