Img Kominfo Sultra Godok SOP Pelayanan Informasi Publik

Kominfo Sultra Godok SOP Pelayanan Informasi Publik


KENDARI – Dinas Komunikasi dan Informatika, (Kominfo)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menggodok
Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dokumen milik negara dan
pemerintah daerah.

Kasubid Opini Media dan Media Komunikasi
Publik Dinas Kominfo Sultra, Wa Ode Sitti Heriyani mengungkapan, SOP yang akan
disahkan sebagai Pergub ini nantinya akan mengatur tentang arus dokumen negara
dan daerah serta penggunaanya.

“Nantinya ini SOP ini akan dijadikan
dasar dalam pelayanan informasi publik, khususnya dokumen yang bisa diakses
publik,” papar Wa Ode Sitti Heriyani, Senin (26/11/2018).

Melalui SOP ini, lanjutnya, setiap
permintaan data milik negara dan daerah oleh instansi, atau lembaga swadaya
masyarakat atau siapapun yang membutuhkan, harus disertai identitas dan
kejelasan tujuan penggunaanya.

SOP ini, tambahnya, hanya berlaku untuk
permintaan data dalam bentuk dokumen milik daerah atau negara yang bisa diakses
publik, dan diperbolehkan untuk kebutuhan tertentu.

“Tidak semua data akan dikenakan SOP,
misalnya data terkait bencana yang sudah diumumkan ke publik itu tidak perlu
SOP, tapi untuk data berupa dokumen untuk peruntukan khusus, maka hal itu tidak
bisa diminta sembarang orang atau meminta begitu saja, tetapi harus diatur
sedemikian rupa melalui SOP.” paparnya.

Dengan adanya SOP ini nantinya, setiap
dokumen yang keluar maka akan lebih terkontrol keberadaanya dan tujuannya.
Sebab, salah satu yang diatur dalam SOP tersebut berkaitan dengan identitas.

“Jadi nanti kalau misalnya LSM yang
meminta, maka syaratnya misalnya harus terdaftar di Kemenkumham dan
Kesbangpol,” ujarnya.

Selain itu, SOP ini nantinya juga akan
mengatur dokumen yang bisa diakses publik sesuai UU. Sehingga, masyarakat tidak
meminta sembarang dokumen.

“Dokumen negara, daerah, bisnis dan
lain-lain itukan ada yang berstatus rahasia, nah dokumen seperti inilah juga
nanti yang akan disosialisasikan, sebagai kategori data yang tidak bisa diakses
publik,” pungkasnya. (b) Reporter : Rahmat R media kendari

Komentar