Img PEMUSNAHAN BARANG HASIL PENINDAKAN BEA CUKAI OLEH KANTOR BEA CUKAI KENDARI

PEMUSNAHAN BARANG HASIL PENINDAKAN BEA CUKAI OLEH KANTOR BEA CUKAI KENDARI

Kendari (26/9/2019) - Sultra merupakan salah satu daerah dengan potensi pasar rokok cukup besar, sehingga tidak menutup kemungkinan pasar tersebut akan diisi oleh produk legal maupun ilegal.

Berdasarkan hasil survei secara nasional atas peredaran rokok ilegal yang diadakan oleh Universitas Gajah Mada, presentasi peredaran rokok ilegal di tahun 2017 adalah 11,14 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 7,04 persen.

Ini berarti dari 100 bungkus rokok yang beredar di masyarakat, sekitar 7 bungkus diantaranya merupakan rokok ilegal. Adapun rokok ilegal yang beredar akan memiliki dampak negatif, selain hilangnya penerimaan negara berupa cukai, rokok ilegal juga tidak dapat diketahui proses produksinya, sehingga dikhawatirkan memiliki jaminan kualitas produk yang kurang baik sehingga dapat merugikan masyarakat.

Inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk selalu menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus memastikan hak-hak negara terjamin dan terpenuhi melalui pemungutan penerimaan, termasuk di dalamnya adalah cukai hasil tembakau.

Selain rokok ilegal, lalu lintas distribusi balepress atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan “RB” biasa masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia.

Adapun alasan mengapa barang tersebut ilegal karena peraturan perundang-undangan tentang perdagangan mengatur larangan impor jenis barang ini dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan industri di Indonesia. Pakaian bebas impor akan berdampak melemahkan industri tekstil dan garmen di dalam negeri, sehingga larangan pakaian bekas impor sekaligus menjamin masyarakat Indonesia memperoleh produk yang baik dan berkualitas.

Dengan adanya penangkapan dan pemusnahan 292 bales pakaian bekas impor dan 385 karung sepatu bekas impor ini Gubernur berharap pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam meminimalisir dan mencegah masuknya produk-produk ilegal di Sulawesi Tenggara sehingga masyarakat dapat menikmati produk-produk yang berkualitas dan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Komentar