Img Pengoptimalan Pendapatan Negara Dan Daerah Dari BPH Migas Dan Pertamina dalam Korsupgah KPK

Pengoptimalan Pendapatan Negara Dan Daerah Dari BPH Migas Dan Pertamina dalam Korsupgah KPK

Makassar - Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH.,  melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) dan Perjanjian kerjasma (PKS) bersama antara Pemprov Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat dengan pihak BPH Migas dan PT. Pertamina yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Adapun nota kesepakatan yang ditandatangani adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan (MOU) antara Pemerintah Prov. Sultra oleh Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH. dengan PT. Pertamina (Persero) oleh GM PT. Pertamina Marketing
Operational Region (MOR) Chairul A. Adin. Tentang Rekonsiliasi Data Penjualan dan Penggunaan BBM di Prov. Sultra.

Selain itu pula ada Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pengatur Hilur Minyak dan Gas BPH Migas oleh Kepala BPH Migas : Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa. MT.  dengan Pemerintah Prov. Sultra Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH. Tentang Pertukaran Data Penyaluran BBM Badan Usaha yang Berniaga dan Data Konsumen Pengguna Jenis BBM di Prov. Sultra. 

Dan yang ketiga adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra oleh Kepala Bappenda Drs. Ec. H. Yusuf Mundu, MM. sengan BPH MIGAS oleh Dr. Ir. M. Fashurullah Asa. MT. tentang Pertukaran Data Konsumsi Konsumen Pengguna Perindustrian BBM di Prov. Sultra.

KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT. Pertamina yang jika dikelola dengan tertib maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. 

Pimpinan KPK, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk penertiban dan pengawasan pendapatan daerah dari PPH Migas dan PT. Pertamina maka akan difasilitasi oleh KPK. Lebih lanjut Korsupgah KPK
menyebutkan bahwa MOU dan PKS tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas sehingga meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan.

“Kegiatan ini juga merupakan monevwas renaksi Tim Korsupgah KPK yang telah diagendakan, termasuk akan melakukan monev terkait progres capaian penertiban asset rencana aksi lainnya posisi Juli 2019," jelas Linda, Tim Korsupgah KPK.

Komentar