Img RAKORNAS SATU DATA INDONESIA

RAKORNAS SATU DATA INDONESIA

Jakarta (3/10/2019) - Sesuai dengan sambutan Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 menyebutkan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa. Dimana kini data lebih berharga dari minyak. Maka kedaulatan data harus diwujudkan. 
"Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi," ungkap presiden.

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggara negara bagian pendataan mengadakan Rakornas Satu Data Indonesia selama dua hari dari tanggal 3 sampai 4 Oktober 2019 di Jakarta. 

Hadir sebagai tamu undangan, Plt. Kadis Kominfo Sultra, Syaifullah, SE., M.Si., sebagai perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang  diberikan kewenangan dan pelaksanaan dalam urusan bidang Statistik sebagai "Wali Data" berdasarkan Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sedangkan dalam PP No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa secara kelembagaan, urusan statistik dirumpunkan dengan urusan komunikasi dan informatika serta persandian.

Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto, dalam sambutannya mengatakan dahulu sumber data berasal dari Sensus, Survei, dan Registrasi. Tapi sekarang sumber data juga berasal dari Data Administratif, Data Digital Komersial atau Transaksional, Perangkat pelacakan GPS, Data Perilaku, dan Data Opini.

"Sedangkan dengan melihat kondisi data saat ini terjadi perbedaan data statistik antarinstansi, perbedaan data geospasial antarinstansi, dan sulitnya mencari data pemerintah," kata Kecuk Suhariyanto.

Namun Prinsip Satu Data pada Pasal 3 Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia yang mengatur kebijakan tata kelola data yang menyebutkan bahwa data yang dihasilkan produsen harus memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk, dan memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data. 

Lanjut Kepala BPS menjelaskan adapun tujuan Satu Data Indonesia (SDI) adalah:
a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data;
b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah;
c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.
d. Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari rakornas tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat untuk mendukung satu data dengan semboyan "Hilangkan Ego Sektoral karena Datamu adalah Dataku dan Dataku adalah Datamu".

Komentar